Banjarbaru – Dalam rangka percepatan realisasi kegiatan Cetak Sawah Tahun 2025, Plt. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Dr. Ir. Hermanto, M.P, kembali melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Kunjungan ini merupakan lanjutan dari rangkaian koordinasi intensif di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Sumatra Selatan selama sepekan sebelumnya.

Pertemuan teknis kali ini digelar di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Kegiatan dihadiri oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Andi Nur Alamsyah; Asisten II Setda Provinsi Kalsel Dr. Aryadi; Kepala DPKP Prov. Kalsel Ir. H. Syamsir Rahman, M. S.; Brigjen TNI Putra; Sekretaris Ditjen PSP  Mulyono, S. P., M. M. selaku Penanggung Jawab Swasembada Pangan di Kalsel; Direktur Penyediaan Lahan Geloria, S. P., M. M., M. Sc, ; Tenaga Ahli Menteri Pertanian Prof. Dr. Ir. Abd. Haris Bahrun, M.Si; perwakilan penyedia SID dari Politeknik Negeri Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, dan Universitas Hasanuddin; Kepala Balai Penerapan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa; Kepala BBPP Binuang, serta jajaran Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian.

Dalam arahannya, Plt. Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian menegaskan pentingnya percepatan realisasi kegiatan Cetak Sawah sesuai arahan langsung Menteri Pertanian.

“Kami mendapat instruksi khusus dari Bapak Menteri Pertanian untuk mengawal secara intensif program Cetak Sawah 2025, terutama di tiga provinsi prioritas: Kalteng, Kalsel, dan Sumsel,” ujarnya. “Beberapa hari lalu kami telah melakukan konsolidasi di Kalteng dan Sumsel bersama Gubernur dan Bupati. Hari ini, kami lanjut ke Kalsel untuk memastikan percepatan yang sama terjadi di sini.”

Hermanto menyebut bahwa setiap provinsi memiliki tantangan dan karakteristik berbeda. Namun demikian, dengan komitmen bersama dan pemahaman yang sama atas situasi di lapangan, ia optimis target dapat tercapai.

“Kalsel saat ini telah memiliki SID seluas 15.000 hektar dari target 30.000 hektar. Sesuai kesepakatan dengan Bapak Menteri di Gedung F Kementan pada 4 Juli lalu, target tambahan 15.000 hektar harus tuntas hingga akhir Juli 2025,” tegasnya. “Para penyedia SID harus memenuhi komitmen tersebut.”

Untuk mendukung percepatan, Ditjen Lahan dan Irigasi telah menyiapkan sejumlah langkah strategis sebagaimana telah diterapkan di Provinsi Kalteng dan Sumsel, yaitu:

Pembentukan Tim Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari unsur Inspektorat Jenderal Kementan, Satgas Pangan, TNI, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, serta LO dari Direktorat Penyediaan Lahan. Tim bertugas mengawal seluruh proses dari hulu ke hilir.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri, pimpinan daerah (Gubernur dan Bupati) turut serta menyelesaikan kendala dan permaslahan di lapangan", tegas Dr. Hermanto

Ketersediaan alat berat dan pengawasan ketat, Menteri Pertanian telah menugaskan Tim Pengawas Konstruksi dan Satgas Pangan untuk memastikan tidak ada alat berat “siluman” atau satu alat digunakan secara bergantian oleh banyak pihak. Tim juga diminta memantau jumlah jam kerja dan output harian alat berat di lapangan.

Percepatan Dokumen Lingkungan seluruh proses administrasi termasuk penerbitan dokumen lingkungan harus dikawal agar tidak menjadi hambatan di lapangan.

Kegiatan ini menjadi bukti keseriusan Kementerian Pertanian dalam memastikan program strategis nasional berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.