Jakarta – Langkah besar kembali ditorehkan pemerintah dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Tahap 3 tentang pelaksanaan kegiatan fasilitasi irigasi daerah dan pusat (22/8).

Penandatanganan yang berlangsung di kantor pusat Kementerian Pertanian ini melibatkan Plt. Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Dr. Ir. Hermanto, M.P., Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Dr. Ir. Dwi Purwantoro, ST., M.T., serta perwakilan Bappenas, Juari, selaku Koordinator Pendayagunaan Sumber Daya Air.

Acara ini menjadi tonggak penting implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pertanian. Melalui SKB ini, ketiga lembaga menegaskan komitmen bersama untuk menggerakkan percepatan rehabilitasi dan tata kelola jaringan irigasi pertanian di seluruh Indonesia.

“SKB ini bukan sekadar dokumen, tetapi simbol sinergi dan tekad kuat bangsa untuk menjaga ketahanan pangan. Rehabilitasi irigasi adalah denyut nadi yang akan memastikan sawah-sawah petani tetap produktif, sekaligus mengamankan ketersediaan pangan nasional,” tegas Dr. Hermanto.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Dr. Dwi Purwantoro, menambahkan bahwa sinergi ini akan mempercepat langkah nyata pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pertanian, khususnya di wilayah sentra produksi padi. Hal senada juga disampaikan perwakilan Bappenas yang menekankan pentingnya perencanaan matang dalam mendukung keberlanjutan program ini.

SKB Tahap 3 ini diharapkan menjadi penggerak utama transformasi irigasi pertanian nasional, sekaligus memastikan optimalisasi pemanfaatan lahan dan air. Dengan kerja sama erat lintas kementerian, pemerintah optimistis target swasembada pangan dapat segera tercapai, membawa Indonesia semakin mandiri dan berdaulat dalam sektor pertanian.