Jakarta — Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Sesditjen LIP) Kementerian Pertanian, Seta Rukmalasari Agustina, S.P., M.M.A., M.Sc., menyampaikan dukungan penuh atas langkah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dalam mengoptimalkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar menjadi lebih produktif. Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan Bupati Minsel, Franky Donny Wongkar, S.H., di Ruang Lamunti, Gedung Ditjen LIP, Jakarta.

Kunjungan yang berlangsung pada Selasa, 25 Juni 2025 pukul 11.00–12.30 WIB tersebut bertujuan untuk menyampaikan potensi pertanian dan tantangan yang tengah dihadapi oleh Kabupaten Minsel. Dalam paparannya, Bupati Minsel menjelaskan bahwa Kabupaten Minsel memiliki jumlah penduduk sebanyak 243.207 jiwa dengan luas wilayah 1.457 km². Dari total wilayah tersebut, sekitar 61,7% merupakan lahan pertanian.

"Sebanyak 3.000 hektar lahan telah ditetapkan sebagai LP2B, namun saat ini hanya sekitar 4,7 hektar yang digunakan untuk budidaya padi sawah. Sebagian petani telah beralih menanam nilam karena memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi," jelas Bupati Franky.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kerusakan tiga bendungan di wilayah Minsel, yang menyebabkan saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier tidak dapat difungsikan secara optimal. Hal ini berdampak pada menurunnya produktivitas padi sawah dan peralihan komoditas oleh petani.

Menanggapi hal tersebut, Sesditjen LIP menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti isu kerusakan bendungan melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktur Irigasi Pertanian. “Kami siap berkoordinasi lintas kementerian agar infrastruktur irigasi di Kabupaten Minsel bisa kembali difungsikan dan mendukung produksi pertanian, terutama komoditas padi," ujar Seta.

Lebih lanjut, Sesditjen LIP menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lahan dan irigasi guna menjaga ketahanan pangan. “Kabupaten Minsel memiliki potensi besar dalam pertanian. Perlu kerja bersama untuk mengoptimalkannya kembali, khususnya LP2B yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan koordinasi antara Ditjen LIP dan Pemerintah Kabupaten Minsel, demi mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing di daerah