JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi musim kemarau tahun 2026 terutama untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Kolaborasi ini melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Sumber Daya Air (SDA), serta Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dan Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah dalam kondisi siap menghadapi berbagai potensi risiko, termasuk kekeringan ekstrem akibat fenomena iklim global. Hal ini didukung oleh kondisi cadangan pangan nasional yang sangat kuat.

Amran mengatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini telah mencapai 4,9 juta ton dan diproyeksikan segera menyentuh 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Kalau dampak ini, ada El Nino Godzilla, itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena stok kita insya Allah tiga hari ke depan 5 juta ton, tertinggi selama Republik ini merdeka,” kata Mentan.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penilaian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut bahwa kondisi iklim Indonesia secara umum masih mendukung sektor pertanian. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, menegaskan bahwa meskipun ada potensi kekeringan akibat El Nino, fenomena ini bersifat siklus dan bukan kejadian tahunan.

“Kondisi iklim Indonesia sebenarnya sangat baik untuk pertanian. Kekeringan tidak terjadi setiap saat dan kita sudah cukup familiar dalam menghadapinya,” ujar Ardhasena, Senin sore.

Ardhasena menjelaskan bahwa dinamika iklim nasional dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni fenomena El Nino dan La Nina di Samudra Pasifik, serta pengaruh Samudra Hindia yang berdampak pada wilayah barat Indonesia. Untuk tahun 2026, potensi El Nino diperkirakan berada pada kategori lemah hingga moderat, dengan probabilitas sekitar 50–60 persen.

“Kecenderungannya, semakin kuat El Nino maka Indonesia akan semakin kering. Namun kondisi ini tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah,” katanya.

BMKG juga memproyeksikan musim kemarau akan datang lebih awal dari biasanya, dengan puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Juni hingga September. Sejumlah wilayah bahkan telah mulai memasuki fase kering.

Mengantisipasi kondisi tersebut, Ditjen SDA Kementerian PUPR Dwi Purwantoro memastikan kesiapan melalui langkah-langkah terkoordinasi lintas sektor. Berdasarkan hasil konsolidasi bersama BMKG dan Kementerian Pertanian, periode Juli hingga September menjadi fokus utama dalam strategi mitigasi.

“Melalui koordinasi lintas kementerian, kami menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi kekeringan, khususnya pada periode kritis pertengahan tahun,” ujarnya.

Sementara itu, dari sisi sarana produksi, Ditjen PSP Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah menyoroti pentingnya optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang telah tersebar di berbagai daerah.

“Secara umum ketersediaan prasarana dan alsintan cukup, namun pemanfaatannya harus dioptimalkan. Masih banyak yang belum digunakan secara maksimal di tingkat daerah,” katanya.

Ia menegaskan bahwa alsintan merupakan aset negara yang harus dimanfaatkan secara kolektif.

“Ini bukan milik satu kelompok, tetapi milik negara. Harus digunakan bersama untuk mendorong peningkatan produksi,” katanya.

Di sisi lain, Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementerian Pertanian Dr. Hermanto menegaskan bahwa strategi menghadapi kemarau tidak semata fokus pada mitigasi, tetapi juga tetap mendorong peningkatan produksi sebagai bagian dari agenda besar swasembada pangan berkelanjutan.

“Kita tidak hanya bicara mitigasi, tetapi bagaimana tetap memproduksi di tengah potensi kemarau panjang,” ujar Hermanto.

Melalui berbagai program strategis, Ditjen LIP mendorong optimalisasi lahan (oplah) hingga 300 ribu hektare, khususnya pada lahan eksisting dengan indeks pertanaman rendah agar produktivitas dapat ditingkatkan. Selain itu, program cetak sawah baru juga ditargetkan mencapai 150 ribu hektare pada 2026, dengan memastikan kesiapan lahan yang memenuhi kriteria teknis dan ketersediaan air.

Penguatan infrastruktur air juga menjadi prioritas melalui pengembangan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, pembangunan embung, serta dam parit guna menjamin distribusi air ke lahan pertanian tetap berjalan.

Untuk mempercepat implementasi, Ditjen LIP menargetkan seluruh proses verifikasi dan pemberkasan usulan rampung pada akhir April, sehingga konstruksi dapat dimulai pada awal Mei.

“Kami dorong percepatan verifikasi agar seluruh program bisa segera direalisasikan di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, evaluasi terhadap infrastruktur irigasi yang telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir juga terus dilakukan guna memastikan seluruh sarana berfungsi optimal.

Pemerintah menegaskan bahwa kunci keberhasilan menghadapi musim kemarau terletak pada sinergi lintas sektor yang solid, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga petani di lapangan. Dengan koordinasi yang kuat dan langkah antisipatif yang terukur, produksi pangan nasional diyakini tetap terjaga meskipun di tengah tantangan iklim.

Dipublikasikan : 23 Apr 2026, humas