Makassar, 9/2/2026 - Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas 1 Makassar secara resmi memulai langkah perdana melalui rapat koordinasi internal. Pertemuan ini menandai tonggak awal bagi satuan kerja (satker) yang baru saja dibentuk di bawah naungan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI.

Berlangsung di Ruang Rapat Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Selatan, pertemuan ini menjadi momen tatap muka pertama antara pimpinan dan seluruh pegawai. Sebanyak 13 orang hadir dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BPLIP Kelas 1 Makassar, Dr. Rustan Massinai, S.T.P., M.Sc., dengan didampingi oleh Kepala Tata Usaha, Sarintang, S.P., M.Si.

Agenda utama pertemuan membahas secara komprehensif mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) satker sebagai unit kerja baru. Dr. Rustan Massinai menekankan pentingnya penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.

Selain aspek teknis, poin utama yang ditekankan dalam arahan kepala balai adalah mengenai etika kerja. Beliau menggarisbawahi bahwa keberhasilan lembaga tidak hanya diukur dari pencapaian target fisik, tetapi juga dari nilai-nilai moral yang dipegang oleh setiap individu di dalamnya.

“Saya harap kita semua mengutamakan kejujuran dan selalu fokus dalam bekerja,” tegas Dr. Rustan Massinai.

Melalui pertemuan ini, BPLIP Kelas 1 Makassar berkomitmen untuk membangun fondasi organisasi yang kuat, transparan, dan profesional demi mendukung kedaulatan pangan nasional melalui pengelolaan lahan serta irigasi yang modern dan terintegrasi.

Ditempat terpisah, Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Dr. Ir. Hermanto, M.P menegaskan sebagaimana arahan Bapak Menteri Pertanian bahwa Melalui pembentukan BPLIP ini, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional, peningkatan produktivitas pertanian, serta kesejahteraan petani. Balai ini menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pengelolaan lahan dan air yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada pembangunan pertanian jangka panjang.

Dipublikasikan : 10 Feb 2026, humas